Akhir Penjajahan Belanda di Indonesia

3.5 Akhir Penjajahan Belanda di Indonesia

Periode pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai fase krusial dalam sejarah bangsa, ditandai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali menguasai bekas koloninya.

3.5.1 Situasi Indonesia Pasca Perang Dunia II

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menciptakan situasi yang kompleks. Di satu sisi, semangat kemerdekaan menyebar dengan cepat di seluruh Nusantara. Pemerintahan baru Republik Indonesia mulai dibentuk, dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Namun, di sisi lain, kekosongan kekuasaan akibat kekalahan Jepang dan keterlambatan kedatangan pasukan Sekutu menciptakan ketidakpastian.

Kelompok pemuda revolusioner bergerak cepat mengambil alih fasilitas-fasilitas penting dan melucuti tentara Jepang. Sementara itu, di berbagai daerah, pemerintahan lokal mulai dibentuk meskipun dalam kondisi yang masih kacau. Situasi ini diperumit dengan kedatangan pasukan Sekutu yang membonceng NICA (Netherlands Indies Civil Administration), badan yang dibentuk Belanda untuk mengambil alih kembali administrasi di Indonesia.

3.5.2 Upaya Belanda Kembali ke Indonesia

Belanda, yang baru saja terbebas dari pendudukan Nazi Jerman, bertekad untuk memulihkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka menganggap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai tindakan ilegal yang dilakukan di bawah pengaruh Jepang. Belanda menggunakan berbagai cara untuk kembali menguasai Indonesia:

1. Pembentukan NICA yang dibonceng pasukan Sekutu untuk memulihkan administrasi kolonial.
2. Operasi militer untuk menguasai kembali wilayah-wilayah strategis, termasuk Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948).
3. Upaya diplomasi internasional untuk mendelegitimasi pemerintahan Republik Indonesia.
4. Pembentukan negara-negara boneka seperti Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan untuk memecah belah Indonesia.

Tindakan-tindakan ini memicu perlawanan sengit dari rakyat Indonesia, baik melalui pertempuran bersenjata maupun perjuangan diplomasi.

3.5.3 Perjuangan Diplomasi Indonesia

Menghadapi kekuatan militer Belanda yang lebih besar, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi:

1. Perundingan Linggarjati (November 1946 - Maret 1947): Menghasilkan pengakuan de facto atas Republik Indonesia di Jawa, Madura, dan Sumatra.
2. Perjanjian Renville (17 Januari 1948): Menetapkan garis demarkasi antara wilayah Republik dan wilayah pendudukan Belanda.
3. Konferensi Meja Bundar (23 Agustus - 2 November 1949): Negosiasi final yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia.

Selain itu, Indonesia aktif mencari dukungan internasional. Diplomasi di forum PBB dan dukungan dari negara-negara Asia-Afrika memainkan peran penting dalam menekan Belanda.

3.5.4 Pengakuan Kedaulatan Indonesia

Puncak dari perjuangan diplomasi adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Hasil utama KMB meliputi:

1. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat.
2. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai bentuk negara federal.
3. Uni Indonesia-Belanda yang bersifat longgar.
4. Penyelesaian masalah utang dan investasi Belanda di Indonesia.

Pada 27 Desember 1949, dalam upacara di Amsterdam dan Jakarta, kedaulatan secara resmi diserahkan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Momen ini menandai berakhirnya era penjajahan Belanda di Indonesia secara de jure.

Meskipun demikian, perjuangan belum sepenuhnya usai. Masalah Irian Barat (Papua) yang masih dikuasai Belanda menjadi sengketa yang berlanjut hingga 1962. Selain itu, bentuk negara federal RIS tidak bertahan lama dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Pengakuan kedaulatan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Ini menandai dimulainya era baru di mana Indonesia harus membangun diri sebagai negara merdeka, menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal dalam membentuk identitas nasional dan mencapai cita-cita kemerdekaan.